Malam itu, lebih tepatnya pada tanggal 21 Pebruaru
2013, peserta SPK CRCS UGM mendapat kehormatan untuk makan malam dan berdiskusi
dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Jogjakarta. Semua peserta
berbahagia, kapan lagi bisa berdiskusi dengan salah satu pemimpin wilayah di
Indonesia yang dikenal karena dapat me manage
penduduk wilayahnya yang berasal dari berbagai penjuru tanah air.
Sri Sultan adalah orang yang sangat
ramah. Ketika kami disambut di pendopo, beliau menyalami kami satu per satu.
Ini adalah bentuk keramahan Indonesia, dimana setiap tamu yang datang, harus
disambut dan dimuliakan. Acara dimulai dengan perkenalan mengenai apa itu
Sekolah Pluralisme Kewargaan yang diadakan oleh CRCS UGM. Tidak lama kemudian,
Kanjeng Ratu Hemas bergabung bersama kami. Sebelum berdiskusi lebih jauh, kami
dipersilakan makan malam. Dan saya rasa, malam itu kami menikmati menu yang
special. Makan malam dengan menu khas Jogjakarta. Nasi liwet, gudeg manggar,
wedang sereh dan beberapa makanan penutup membuat kami semakin bersemangat.
Setelah makan malam, diskusi santai pun dimulai.
Ada beberapa pertanyaan yang terlontar dari peserta. Dari sekian banyak
pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dipelajari dan dimaknai
bersama.
Ketika berbicara mengenai pengelolaan keragaman, di
Jogjakarta terjadi akulturasi budaya yang unik. Semua komunitas dapat hidup dan
berdampingan dengan rukun di sini. Dari golongan apapun ada di Jogjakarta. Dari
yang golongan keras, aliran penghayat, Ahmadiyah, lesbian, gay, biseksual,
transgender dan lain sebagainya.
Memang ada pihak-pihak yang bermaksud mengubah
tatanan kerukunan hidup di Jogjakarta. Belajar dari pengalaman tentang adanya
pembangunan asrama-asrama berbasis daerah dan wilayah di Jogjakarta, justru
akan menghambat seseorang untuk mengenal orang lain yang berbeda daerah, suku
dan wilayah. Jika ingin menghargai keberagaman, haruslah siap menerima
perbedaan dan siap berbaur dengan perbedaan yang ada. Perbedaan bukan untuk
dipermasalahkan, tetapi untuk mempersatukan.
Berbicara Ahmadiyah, ada hal-hal yang membuat
saya tercengang dari pernyataan Sri Sultan. Beliau bercerita saat ada rapat sesama
Gubernur se Indonesia, Menteri Agama menyatakan bahwa stabilitas keamanan terwujud
karena beberapa propinsi mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait keberadaan
jemaah Ahmadiyah. Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta membuktikan hal yang sebaliknya. Stabilitas keamanan tetap dapat
terwujud walau tanpa adanya Pergub-pergub tersebut. Artinya, walau tanpa
paksaan (bisa dikatakan bahwa Pergub adalah peraturan yang akhirnya dikeluarkan
seorang pemimpin agar masyarakatnya mau menurut), sudah ada stabilisasi
keamanan di Jateng maupun Yogyakarta. Sultan pernah mempertanyakan kepada Menteri
Agama, Ahmadiyah mau diapakan? Menteri Agama menyatakan bahwa Ahmadiyah harus
keluar dari Islam (menurut beberapa pendapat, Ahmadiyah harus keluar dari Islam,
karena tidak meyakini Muhammad SAW sebagai rasul terakhir). Lalu Sri Sultan
bertanya lagi, jika mereka keluar dari Islam apa mereka boleh buka Al-Quran (kitab
suci Ahmadiyah adalah Al-Quran)? Menteri Agama bilang, tidak boleh. Sri Sultan
bertanya lagi, lalu Ahmadiyah mau jadi apa? Sebuah diskusi yang menarik
mengenai Ahmadiyah.
Usul dari Sultan, sebaiknya minta fatwa Mahkamah
Agung tentang apa yang harus dilakukan. Konteksnya harus hukum, jangan politik.
Karena menurut beliau, secara tersirat ada konteks politik tersembunyi yang
terjadi, melebihi keinginan untuk menyelesaikan hal tersebut. Kalau sudah
dipolitisir seperti ini pasti akan rumit. Dan menurut saya, memang keinginan
untuk menyelesaikan konflik tersebut masih tertutup dengan keinginan untuk
menguasai. Ketika atas nama Tuhan digunakan sebagai senjata untuk
mempersalahkan sesuatu, maka tidak aka nada habisnya. Cukuplah akidah itu kita sendiri
yang meyakini. Jika ekspresi beragama itu sudah membuat tidak nyaman pihak
lain, dan ketidaknyamanan itu diekspresikan pula sebagai sebuah bentuk
penentangan, maka di saat itulah terjadi perpecahan. Bagi saya, cukuplah saya
meyakini bahwa Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku.
Di Jogjakarta, sudah ada dua kampus yang
mempunyai multicuture centre. Tidak
banyak informasi mengenai hal tersebut. Sri Sultan mendukung adanya multicuture centre di kampus-kampus
lainnya.
Saya membayangkan, kita bisa belajar banyak hal
mengenai keberagaman Indonesia di multicuture
centre. Menurut referensi, pada tahun 2004 ada 7.870 pulau yang bernama,
sedangkan 9.634 pulau tak bernama. Dan ada 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS
tahun 2010. Sudah sejak puluhan tahun lalu, sejak Indonesia dinyatakan merdeka,
seharusnya sudah menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Indonesia itu lahir
dari keberagaman. Lagu dari Sabang sampai Merauke (yang pernah kami nyanyikan
bersama ketika SPK CRCS) layaknya menjadi hal yang kita maknai bersama.
Seseorang haruslah menjaga etnisitasnya. Jika jadi
orang batak, tetaplah sebagai orang batak yang baik. Begitupun dengan suku
lainnya. Tidak perlu menjadi orang Jawa, walaupun tinggal di Jogja. Banyak
orang yang bukan berasal dari suku Jawa tinggal di Jawa, dan tidak perlu
berubah etnis.
Berbicara kultur, saya mencoba merefleksikan
dengan materi di SPK CRCS. Ada hal-hal yang perlu dikritisi juga, ketika
berbicara mengenai kultur yang juga berhubungan dengan mitos. Belajar dari
pengalaman di Jogjakarta, Sri Sultan menceritakan mengenai adanya anak-anak di
Kali Code, berumur 8-13 tahun yang terkena infeksi menular seksual. Ternyata,
anak-anak tersebut sering diajak berhubungan seksual oleh bakul kain di
Beringharjo. Hal ini, dikarenakan adanya
keyakinan dari bakul kain di Beringharjo, bahwa ketika berhubungan seksual
dengan anak-anak tersebut, maka akan mendatangkan “penglaris” untuk usahanya. Mungkin,
ini adalah salah satu keyakinan yang layak diperdebatkan. Karena sudah
merugikan salah satu pihak, yaitu anak-anak. Dalam hal ini, pihak dewasa lah
yang harus dibina. Mereka harus paham mengenai dampak resiko yang akan
ditanggung oleh anak-anak maupun para bakul. Anak-anak Kali Code ini dititipkan
oleh Romo Mangun ke Kanjeng Ratu Hemas, ketika beliau pindah ke Gunung Kidul.
Sebelumnya memang Romo Mangun lah yang membina anak-anak tersebut. Sekarang,
anak-anak tersebut dibina di sebuah organisasi social. Bagaimanapun masa lalu
anak-anak tersebut, mereka layak memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang
layak.
Di sisi lain, kami belajar mengenai kepemimpinan Sri
Sultan. Bagaimana pengkritisan beliau mengenai pengelolaan keragaman, termasuk
etnis budaya yang dihubungkan dengan filosofi cultural dan konflik di beberapa
wilayah di Indonesia termasuk Papua menjadi hal yang menarik untuk
direfleksikan.
Sri Sultan menceritakan mengenai filosofi
cultural yang ada di keraton Jogjakarta. Sejak Hamengkubuwono I, tata letak
kraton Jogja sarat dengan filosofi. Keraton ke utara sampai dengan tugu adalah
simbol keimanan dan ketaqwaan. Bagian selatan, ada tembok Krapyak yang
merupakan simbol manusia yang belum lahir, sehingga bangunan-bangunannya hanya
dipelitur. Di pintu Mandungan, pintu gerbangnya mulai berwarna tetapi temboknya
menyempit sebagai simbol kelahiran. Kewajiban Sultan adalah untuk mengantar rakyatnya
sampai ke tugu (utara). Makanya nama-nama jalan dari keraton sampai ke tugu
sarat makna. Dari keraton sampai kilometer nol disebut pangurahan yang
merupakan simbol pertumbuhan manusia remaja yang masih labil. Ia bisa saja
hanya terhenti di pasar Beringharjo yang merupakan simbol kehidupan duniawi,
tapi ia bisa juga melangkah ke jalan Margomulya (sekarang Malioboro) yang
merupakan simbol adanya keseimbangan lahir batin, integritas budi pekertinya
sudah lolos. Tapi tidak sampai di situ saja, masih ada jalan berikutnya yaitu
Margoutomo (jalan dari Malioboro menuju Tugu), yang merupakan simbol hakekat
kehidupan yang mengagungkan asma Allah, ada keimanan dan ketaqwaan yang kuat.
Berkenaan dengan hal itu, selayaknya pemimpin
harus memahami apa yang terjadi di wilayahnya. Karena memang kepala daerah
bertugas untuk memanajemen wilayah. Jika nantinya ada tindak pidana, maka itu
adalah tugas kepolisian. Belajar dari hal tersebut, pemimpin harus biasa
berkomunikasi dengan masyarakatnya. Tidak perlu menggunakan jabatan formal,
jika untuk berdiskusi dengan masyarakat. Menurut Sri Sultan, ketika beliau
sidak ke sebuah wilayah, beliau akan mengetahui, apakah pemimpin wilayah
tersebut dikenal oleh warganya atau tidak. Ketika warga mengenal pemimpinnya,
maka disitulah pemimpin benar-benar bekerja untuk rakyat.
Di dalam sebuah komunitas, pasti akan ada yang
namanya minoritas dan mayoritas. Hal itu semua akan menjadi harmonis, ketika mayoritas
mampu mengayomi dan melindungi minoritas. Sehingga mayoritas tidak akan berbuat
sewenang-wenang dan memaksa, sedangkan minoritas dapat terlindungi sehingga
semuanya akan menjadi damai. Lagi-lagi, saya merefleksikan di daerah saya
sendiri. Benarkah, yang namanya mayoritas mempunyai keikhlasan untuk melindungi
minoritas? Jawabannya perlu kita pikirkan bersama-sama.
Sri Sultan juga menceritakan perlunya pendidikan
seni bagi pegawai negeri sipil (PNS). Inilah yang menarik. Seni bisa
membangkitkan kepekaan social seseorang. Sri Sultan pernah meminta bantuan
Butet Kartarajasa untuk membimbing PNS nya agar mempunyai kepekaan yang tinggi.
Salah satu modal bagi PNS adalah memiliki kepekaan social yang tinggi, dengan
itulah dia akan paham apa yang diinginkan masyarakat dan bersedia menjadi
pelayan masyarakat. Sebuah logika unik yang dimiliki oleh Sri Sultan.
Dalam hal manajerial,
Sri Sultan merupakan salah satu pemimpin yang terbuka dengan masyarakatnya.
Ada beberapa pertemuan berupa dialog yang dilaksanakan oleh Sri Sultan bersama
warganya, dan ini biasanya dilakukan di alun-alun. Selain itu, Sri Sultan juga
mengembangkan sikap terbuka dengan LSM-LSM yang ada di Jogja. Jika sebagian
pemerintahan biasanya menganggap LSM sebagai musuh, maka Sri Sultan
menganggapnya sebagai mitra. Ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Gubernur
tentang Pekerja Rumah Tangga di Yogyakarta.
Keberagaman akan terwujud jika pemimpin tidak lagi
memprioritaskan kelompoknya, daripada masyarakatnya. Dalam bahasa Sri Sultan,
jika “aku” lebih dominan daripada “kita”, maka Indonesia masih akan terpecah
belah seperti ini. Sekarang ini, banyak sekali pemimpin yang mementingkan
partai daripada masyarakatnya. Hal ini bisa menjadi refleksi bersama. Seperti
apa wajah pemimpin kita di hari ini?
Kanjeng Ratu Hemas, ambil bagian terlebih dahulu ketika
ada peserta yang menanyakan mengenai kepemimpinan perempuan. Kanjeng Ratu menyampaikan bahwa perlu adanya
inisiasi untuk membangun kesadaran kritis bagi perempuan. Kanjeng Ratu sendiri
telah terlibat di dalam ranah politik, sebagai DPD RI. Dalam agendanya, beliau
melakukan negosiasi agar kuota perempuan sebesar 30% selalu terpenuhi. Dalam hal
terkecil, perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Teringat salah
satu sesi di SPK CRCS UGM. Bahwa dalam memberikan nama bagi anaknya pun,
perempuan jarang dilibatkan. Hampir sebagian besar nama anak, ditentukan oleh
ayah atau tokoh agama bahkan tokoh masyarakat di daerahnya. Di dalam musyawarah
terkecil yaitu musrenbang tingkat desa, perempuan haruslah dilibatkan.
Bagi Sri Sultan, perempuan haruslah mandiri. Mandiri
berarti tidak bergantung pada siapapun dan tetap menjaga tanggung jawab
terhadap diri dan keluarga. Perempuan yang punya potensi dan kapasitas pasti
akan diber peluang oleh Sri Sultan untuk menjadi kepala daerah. Artinya, Sri
Sultan sangat mendukung perempuan yang berkapasitas untuk menjadi pemimpin di jabatan
eksekutif di Jogja.
Begitu banyak
pembelajaran yang kami dapatkan dalam 3.5 jam pertemuan kami. Semoga ini bisa
menjadi bekal bagi perjuangan kami.
Terima kasih Sri Sultan
dan Kanjeng Ratu. Terima kasih untuk Yogyakarta. Yogyakarta sudah selayaknya
menjadi laboratorium miniatur Indonesia.
Saya belajar bahwa Indonesia
itu memang lahir dari begitu banyak keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke,
begitu banyak suku, ras, budaya dan banyak hal. Sikap santun dan toleransi juga
lahir dari keberagaman di Indonesia. Begitu kayanya Indonesia, hingga anak-anak
bangsa nya tidak mengenal lagi keberagaman Indonesia. Banyak perang, konflik
atas nama agama, suku dan banyak hal lainnya sering terjadi di beberapa daerah
di Indonesia. Jika AKU lebih besar daripada KITA, maka hanya egoisme yang akan
menjadi landasan berpikir.
Perbedaan itu pasti,
tapi masihkah perbedaan itu perlu dipermasalahkan?
Akan lebih baik jika
kita sebagai generasi muda, sama-sama bersatu untuk memperbaiki nasib bangsa
Indonesia. Di sinilah kita lahir, di sinilah kita belajar, di sinilah kita
berjuang dan Insya Allah di sinilah nafas dihembuskan untuk terakhir kalinya…
Sekali lagi, Bukan
Indonesia Jika Tanpa Bhineka Tunggal Ika!
*Penulis
adalah salah seorang peserta SPK CRCS UGM, yang juga beraktivitas di Aliansi
Remaja Independen, sebuah organisasi remaja yang fokus di bidang Hak Kesehatan
Seksual dan Reproduksi, Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Email yang bisa
dihubungi adiningtyas.prima@gmail.com.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar